Cara Ampuh DPR Tolak Budi Gunawan

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa cara itu, ujar Emerson, dapat dilakukan saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
"Beberapa cara dinilai ampuh untuk menolak Budi sebagai calon Kapolri, jika DPR memang berniat," tutur Emerson saat dihubungi, Selasa, 13 Januari 2015.

Pertama, kata Emerson, saat uji kepatutan dan kelayakan, DPR tidak hanya mengkonfirmasi ihwal dugaan kepemilikan rekening gendutnya. "Tapi juga harus mendatangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan yang menanyakan langsung temuan PPATK itu ke Budi."
Kedua, DPR juga harus mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menanyakan langsung kepada Budi ihwal rekening gendutnya. "Langsung saja keterangannya dan penjelasan Budi dikonfrontasi oleh KPK dan PPATK, jadi DPR nanti hanya sebagai fasilitator saja," ujar Emerson.

Menurut Emerson, PPATK dan KPK juga nantinya sekaligus menjabarkan bukti dan fakta penyelidikan rekening mencurigakan milik Budi. "Dari situ nanti, terlihat bagaimana respons Budi. Jika dia tidak bisa menjawab temuan PPATK, harusnya DPR bisa tidak menyetujui pencalonannya," tuturnya.

Sebelumnnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Penunjukan ini dikecam beberapa pihak. Musababnya, Budi diduga memiliki rekening gendut dengan nilai miliaran rupiah. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri ini juga tidak melibatkan KPK dan PPATK.

Budi diduga memiliki rekening gendut. Pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan kekayaan Budi yang mencapai Rp 4,6 miliar pada 19 Agustus 2008. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Budi Gunawan terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Juli 2013 dengan nilai Rp 22,6 miliar. Dalam laporan terbaru, harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 21,5 miliar. Padahal, dalam laporan sebelumnya, hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Adapun harta bergerak milik Budi Gunawan bernilai sekitar Rp 475 juta, terdiri atas dua unit mobil Mitsubishi Pajero dan Nissan Juke.

Tolak Tawaran Jokowi, Mantan kapolri Sutarman Pilih Bertani

Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kedua kiri) dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menunjukkan barang bukti narkotika jenis shabu, saat rilis pengungkapan sindikat internasional narkotika shabu (China-Hongkong-Indonesia), di Mabes Polri, Jakarta, 10 Oktober 2014.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengaku telah menerima sejumlah tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo. Namun Sutarman menyatakan tidak tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut.

"Betul apa yang dikatakan Menteri Tedjo, dan Presiden Jokowi sendiri juga menyampaikan ke saya waktu menghadap," kata Sutarman lewat pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 20 Januari 2015. "Tapi saya menolak."

Setelah diberhentikan oleh Jokowi pada Jumat, 16 Januari 2015, Sutarman ditawari berbagai posisi oleh Jokowi, dari jabatan duta besar hingga di badan usaha milik negara.

Kemarin, Senin, 19 Januari 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada Sutarman ihwal sejumlah tawaran Jokowi. "Namun tergantung, apakah yang ditawari mau atau tidak," ujar Tedjo di Istana Negara.

Sutarman mengaku lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. "Saya ingin bertani saja, menikmati sisa hidup bersama keluarga," kata mantan ajudan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Sutarman sebenarnya pensiun pada Oktober mendatang. Namun Jokowi melakukan percepatan pergantian. Presiden menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggantikan Sutarman sebagai Kapolri. Namun kini, Budi Gunawan terjerat masalah hukum. Bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tolak Adegan Pelukan, Ini Alasan Shireen Sungkar!

Shireen Sungkar berkerudung.

Semenjak menikah, suami Shireen Sungkar, Teuku Wisnu semakin Islami. Tidak hanya karena memelihara jenggot, tapi juga karena lebih rajin beribadah. Melihat sang suami yang kian agamis, Shireen mengaku bahagia. ”Ya bangga juga lah. Karena berarti kan suami kita sebagai imam akan lebih baik lagi ke depannya,” aku Shireen dijumpai di Jakarta, kemarin.
Lantas, apa Wisnu tak lagi menerima tawaran sinetron? ”Tetap (main sinetron). Paling cuma memilih peran ya. Mungkin, karena sudah nikah, jadi memilih peran,” sebutnya.
Shireen mengakui baik Shireen maupun Wisnu sudah berkomitmen untuk tak lagi menerima adegan pelukan. ”Dia nggak mau syuting peluk-pelukan sama perempuan lain.
Aku juga gitu,” tegasnya. Shireen menegaskan, bahwa hal itu mereka lakukan untuk menjaga perasaan satu sama lain. Tidak hanya di depan kamera, mereka juga melakukan hal yang sama di dunia nyata.
”Wisnu berubah sejak sebelum nikah. Dia mulai datang ke pengajian, ya kajian-kajian agama. Dia nggak ngomong pun aku lihat perubahan dia. Undangan party-party dia nggak datang. Aku yang wakili,” pungkasnya. (indopos/jpnn/LO)