Susi Pudjiastuti Lelah dan Kalah

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dirinya tersiksa menjadi menteri Jokowi. Oleh karena itu, dia berniat mundur tahun depan. Niat Susi membatasi waktunya menjadi menteri hanya dua tahun itu pertama kali diungkalkan di acara talk show yang ditayangkan TV Swasta, Rabu (malam).

Keputusan Susi ini disayangkan banyak pihak. Pasalnya, Susi adalah menteri Jokowi dengan kinerja paling moncer. Dari penilaian tiga bulan pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menempati peringkat teratas dalam hal tingkat kepuasan masyarakat. Hal itu diungkap oleh survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) minggu lalu.
Sementara itu dari perspektif media, Menteri Susi juga mengungguli 33 menteri lainnya di Kabinet Kerja. Menteri yang hanya lulusan SMP itu paling sering diberitakan secara positif oleh media. Sebanyak 49,39 persen pemberitaan mengenai Susi bernada positif.
Publik sangat menyayangkan niat Susi itu. Menteri lulusan SMP ini adalah menteri yang cukup fenomenal dengan gebrakan-gebrakannya. Kalau dia mundur, kinerja kabinet Jokowi bisa pincang. Pasalnya, menjadi menteri tidak cukup hanya dua tahun. Waktu dua tahun biasanya baru digunakan untuk perencanaan dan evaluasi. Kalau Susi mundur, bisa-bisa program-program yang dirancang Jokowi tidak terlaksana dengan baik.
Menarik untuk ditelisik adalah pernyataan bahwa dirinya lelah dan tersiksa. “Capek, siksaan terlalu banyak,” ucapnya dengan santai tapi menunjukkan gestur yang sangat serius.
Meski tak memerikan siksaan seperti apa yang dialaminya, orang langsung mafhum bahwa tekanannya adalah tarik-menarik kepentingan politik dan duit.
Terlampau banyak kepentingan di instansi pimpinan Susi ini, terutama adalah mafia ikan. Mafia-mafia perikanan ini memiliki modal besar, sehingga diduga mampu menempatkan orang-orangnya di pusat kekuasaan. Pemainnya berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Kegiatan utama mereka adalah ilegal fishing dan transhipment. Di samping itu, modus lain adalah menyelundupkan anak buah kapal (ABK) asing di dalam kapal ikan Indonesia.
Cara lainnya adalah manipulasi perizinan. Banyak perusahaan lokal mendaftarkan kapal, tapi ternyata digunakan oleh asing.
Pelelangan kapal asing hasil sitaan pun tak luput dari tangan mafia. Kapal ini seharusnya tak boleh lagi digunakan untuk menangkap ikan, dan uang hasil lelang masuk ke kas negara. Faktanya, banyak perusahaan asing mengambil kembali kapal mereka yang disita melalui pelelangan. Makanya, di era Susi, kapal yang tertangkap segera dibom!
Susi yang super tegas seperti ini tentu mendapat perlawanan. Pemain lama di bidang ini sudah mengakar, melibatkan semua pihak yang berwenang. Orang awam pun tahu siapa saja mereka. Sebagai orang baru, Susi diduga kalah energi dan dukungan.
Susi seperti berjalan sendiri, jadi tak heran dirinya menyebut dibelit kelelahan. Tak pernah duduk di jabatan publik, Susi mengalami gegar budaya politik Indonesia yang binal.
Di jabatan strategis seperti menteri kelautan, tekanan kanan dan kiri dirasakan Susi sebagai siksaan. Susi yang terbiasa bekerja dengan bebas merasa tak berdaya menghadapi tangan-tangan yang lebih kekar.

Capeknya Menteri Susi dan Buruknya Birokrasi

Kehebohan pemerintahan ini bertambah satu lagi, ketika salah satu menteri terbaiknya menyatakan terlalu capek menjadi menteri untuk lima tahun, cukup dua tahun dengan perbaikan yang beliau lakukan, birokrat asli dari kementerian yang bersangkutan bisa menggantikannya. Fenomenal memang ibu yang satu ini, sempat dicibir karena hanya pendidikan SMP, menikah lebih dari sekali, merokok pula di pelataran istana, namun siapa sangka tidak perlu waktu lama langsung membuat jerih banyak pihak, bahkan negara tetangga yang selama ini seenaknya, langsung berubah dan jinak di depannya. Bukan berbicara wacana, namun langsung aplikasi, dan ini pun beribu tekanan menghantam, banyak sisi coba dihembuskan untuk membuatnya mundur dengan berbagai cara.

Salah seorang puteri presiden kedua, yang sedang berlatih menjadi politisi, mengkritik atas “curhatan” ibu menteri, ibu dewan ini menyatakan menjadi menteri tidak boleh sepotong-sepotong, harus tuntas. Kebijakannya pun masih belum memuaskan banyak pihak. Ini memang tugas beliau untuk mengkritisi dan mengawasi kementerian yang bersangkutan. Sah-sah saja pernyataan demikian keluar dari beliau.

Perlu mendengarkan dengan lebih jernih mengapa ada pernyataan capek, lelah, dan jangan lupa ada tambahannya yaitu banyak ditekan dan dibuat-buat berkaitan dengan kebijakannya. Pernyataan dan curhatan yang menarik sebenarnya, bukan langsung direspons secara politis sebagai jangan cengeng atau jangan mengeluh, namun jauh lebih dalam dan menyeluruh betapa buruknya birokrasi dan tata kelola negara ini.

Era yang lalu, menteri bisa sampai berkali-kali, ada yang sampai empat hingga lima kali, tanpa mengeluh lelah. Zaman memang berbeda karena waktu itu, presiden dan kabinet memutuskan semua selesai, tidak akan ada persoalan apalagi penolakan. Kabinet yang baru usai, dua kali saja tidak ada yang mengeluh apalagi minta mundur, sudah ditersangkakan KPK saja masih bertahan dengan berbagai dalih.

Menarik belum genap setahun mengeluh lelah. Lelah tanda bahwa orang memang bekerja keras, bagi yang tidak kerja wajar saja tidak mengeluh karena memang tidak mengeluarkan energi baik pikiran ataupun tenaga untuk berkarya wajar kalau tidak merasa capek dan lelah. Berpindah kementerian satu ke yang lain dengan bangga dan senyam-senyum padahal jelas-jelas tidak punya bekal dan kemampuan, namun sama sekali bukan keluhan. Luar biasa kan?

Mengapa bisa ada keluhan? Karena anehnya negeri ini. Program yang jelas-jelas baik saja masih bisa digorang-goreng sehingga menjadi persoalan. Jelas-jelas kasus hukum saja masih bisa dipersoalkan dan dicari-carikan pembenarannya. Wajar kalau orang yang benar-benar bekerja merasa capek, berbeda dengan orang yang hanya sekedar menjabat tanpa membuat terobosan yang berdaya guna.

Persoalan capek fisik jelas bukan, jauh lebih menarik ialah lelah psikis dan psikologis, terobosan demi terobosan memperoleh kritikan dan bukan dukungan. Seolah-olah bekerja sendirian, dan yang dibela malah merasa dirugikan. Kekacauan demi kekacauan memang telah membuat mana kebenaran dan mana yang salah sumir dan ketika hendak dibenarkan banyak kepentingan yang terganggu merasa terusik dan kemudian membuat tekanan dengan menggunakan segala cara.

Birokrasi yang harusnya berjalan kalau bahasa presiden roda mesin itu bisa bergulir dengan lancar, justru malah ngadat yang membutuhkan dorongan yang luar biasa keras. Belum lagi ganjalan demi ganjalan, ada yang mencoba mengempiskan ban, dompleng sana dompleng sini, sehingga beban makin berat dan itu sangat merugikan jalannya birokrasi. Belum lagi memang roda mesin itu bukan komponen yang pas, tidak heran akan memberatkan pimpinan birokrasi itu.

Sekian lama semua tahu, namun diam saja dan merasa seolah-olah tidak ada persoalan, padahal masalah itu sudah ada di tengah mesin yang cuma mengeluarkan raungan keras namun tidak beranjak. Ungkapan, curhatan penting dari seorang menteri yang jujur dan memang bekerja keras. Perlu mendengarkannya dengan hati bukan telinga politik demi perbaikan negeri yang makin hari makin banyak masalah.

Salam Damai….

 http://birokrasi.kompasiana.com/2015/02/13/lelahnya-menteri-susi-dan-buruknya-birokrasi-723075.html

TNI Tak Dukung Menteri Susi, Ini Kata KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Rimanews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan ada tiga institusi atau lembaga negara yang tidak mendukung penuh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Samad menyebutkan, lembaga-lembaga tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan Kejaksaan. "Lembaga ini tidak memberikan dukungan penuh kepada Menteri Susi untuk memberantas pencurian ikan," kata Samad di Gedung KPK, Rabu (24/12).
Kepada wartawan, Samad menegaskan bahwa ketiga lembaga tersebut pernah menandatangani deklarasi untuk menyelamatkan sumber daya alam, termasuk kekayaan laut.
Dia menagih agar ketiga lembaga tersebut kembali mematuhi isi deklrasi yang telah dibuat bersama dengan KPK. "Sekarang kami meminta pihak-pihak itu agar mematuhi isi deklarasi," tegas Samad.
Samad meminta ketiga lembaga tersebut memberikan dukungan nyata terhadap upaya Menteri Susi yang ingin menyelamatkan kekayaan laut Indonesia. Dia juga menegaskan, bahwa KPK mendukung langkah Menteri Susi untuk menyelamatkan hasil laut Indonesia dari pencurian.