Jokowi Akan Berikan Pengampunan Pajak pada Konglomerat Keturunan

Presiden RI Joko Widodo

Presiden Joko Widodo berencana memberikan pengampunan pajak demi meyakinkan warga Indonesia untuk membawa kembali dana yang disimpan di luar negeri demi mempersempit defisit current account.

Pemerintah akan merevisi aturan sehingga orang yang memulangkan uangnya tidak perlu membayar pajak pada pemulangan uang tersebut dan juga akan memberikan keringanan pajak pada setiap perusahaan yang merapatkan dananya ke Indonesia.

Metode ini diungkapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang akan memeperjuangkan metode ini di DPR dan ini menjadi salah satu prioritas utama kementerian pada untuk tahun 2015, katanya.

"Amnesti pajak tujuannya membawa uang kembali ke Indonesia. Dan ada tunjangan dan insentif pajak bagi perusahaan jika mereka tidak mengirim dividen dari Indonesia." jelas Bambang.

Banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang kaya dan memarkir dananya ke Singapura setelah kerusuhan etnis pada tahun 1998. Hal ini menjadi kekhawatiran utama dari politik di Indonesia. Beranjak ke era presiden Jokowi, upaya pemulangan balik dana itupun masih tetap direncanakan, demi mempersempit defisit current account yang membebani rupiah.



Pengamat pun menyambut baik usulan Kemenkeu.

"Ini adalah langkah yang sangat baik, tapi harus ditunggu dan dilihat apakah ini benar-benar efektif bisa menarik uang kembali ke Indonesia," jelas Eric Sugandi, ekonom Standard Chartered Plc di Jakarta. "Para penabung Indonesia di Singapura juga akan mengambil pertimbangan lain, seperti keamanan uang, pilihan instrumen investasi, dan hubungan dengan manajemen investasi lokal."

Nilai tukar rupiah telah melemah 4,7% terhadap dolar sejak Jokowi menjabat 20 Oktober karena prospek kenaikan suku bunga di AS mendorong arus keluar dari pasar negara berkembang. Rupiah dengan demikian telah jatuh sejak 2013 sebesar 21% dan Morgan Stanley menempatkan Indonesia dalam "fragile five" karena defisit eksternal yang besar.

CAD Indonesia merangsek berdasarkan data BI dari 3% menjadi 3,5% pada produk domestik bruto tahun ini, dibandingkan dengan perkiraan 3% pada tahun 2014. Arus keluar modal yang disebabkan oleh perubahan kebijakan Federal Reserve AS masih terus mengganggu stabilitas makroekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.***Red (Bangkok Post)

Tingkat Kepercayaan pada Jokowi Tinggal 54%

Survei Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia mendapatkan data bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi menurun. Pada awal-awal pemerintahan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi menyentuh angka 90 persen.
Namun, pada survei yang dilakukan tiga bulan setelah pemerintahan Jokowi berjalan, ternyata kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun hingga mencapai 54 persen.
Koordinator Puspol Indonesia Ubedilah Badrun menjelaskan, tingkat kepercayaan yang hanya mencapai 54 persen itu paling tinggi dipengaruhi kasus penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. ”Masalah tersangka yang tetap dijadikan calon Kapolri ini, masyarakat mulai tidak percaya,” terangnya.
Jika presiden tidak membuat sikap tegas, tentu ke depan tingkat kepercayaan publik semakin tergerus. ”Apalagi, sesuai survei juga, masyarakat merasa Jokowi disetir partai,” ujarnya.
Selain itu, Puspol Indonesia mengungkap bahwa tingkat ketidakpuasan publik cukup besar, mencapai 76,4 persen. Sebagian besar ketidakpuasan masyarakat tersebut dipicu kebijakan harga BBM yang naik turun. Masyarakat menilai harga BBM yang naik turun itu merugikan. Sebab, harga sembako telanjur naik. Walau harga BBM turun, harga sembako tidak akan turun. ”Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan kebijakan Jokowi,” paparnya.
Semua itu menunjukkan, banyak produk Presiden Jokowi yang ternyata berlawanan dengan keinginan masyarakat. Jika tidak segera disikapi dengan memperbaiki berbagai kebijakan tersebut, tentu akan timbul masalah lebih besar. (LO)