DPR Tolak Campur Tangan PGI terkait Jilbab Polwan

PENOLAKAN Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Albertus Patty, atas rencana penetapan Peraturan Kapolri (perkap) terkait seragam berjilbab bagi Polisi Wanita (Polwan), mendapatkan tanggapan dari salah seorang anggota Komisi X DPR RI, sekaligus Ketua MKD DPR RI, Surahman Hidayat di Jakarta (15/12).
Menurut Surahman, sesungguhnya tidak perlu persetujuan manusia apalagi yang berlainan agama. “Berjilbab itu kewajiban agama dan hak pribadi setiap muslimah termasuk polwan dalam mematuhi agama,” ungkapnya kepada Islampos, Senin (15/12).
Tidak pada tempatnya sama sekali Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mencampuri praktek keberagamaan umat, “Itu bentuk penghormatan terhadap kebhinnekaan yang merupakan pilar kehidupan berbangsa,” jelas Surahman.
Lebih lanjut Surahman mengatakan tindakan PGI mempermasalahkan symbol dalam praktek beragama. Simbol dalam praktek agama merupakan kodrat kehidupan yang majemuk, sekaligus menjadi kekayaan bangsa Indonesia.
“Keinginan menampilkan simbol agama itu sendiri merupakan bagian dari ketaatan kepada agama,” tutup Surahman